Senin, 26 Oktober 2015

Tes Wawasan Kebangsaan Part 4

UUD 1945
  1. Undang-Undang Dasar dalam suatau negara mempunyai fungsi sebagai
  1. pedoman hidup bagi alat-alat negara
  2. dasar hukum Negara*
  3. pedoman hidup bagi masyarakat
  4. landasan penyelenggaraan negara
  5. norma hukum yang tertinggi
-> undang-undang dasar sebagai dasar hukum Negara pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
  1. Sumber dari nilai-nilai filosofis dan asas-asas dalam UUD 1945 yakni...
  1. Bersumber pada kodrat manusia
  2. Bersumber pada hukum positif
  3. Bersumber pada ajaran agama
  4. Bersumber pada adat istiadat
  5. Bersumber pada pancasila*
  1. UUD 1945 menyebutkan bahwa bentuk republik yaitu negara yang dikepalai oleh …
  1. Panglima tertinggi TNI
  2. Presiden*
  3. Perdana menteri
  4. Raja
  5. Sultan
  1. Berapa kali UUD 1945 di-amandemen …
  1. 5 kali
  2. 4 kali *
  3. 3 kali
  4. 2 kali
  5. 1 kali
  1. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang  tuntutan perubahan UUD 1945 tersebut adalah….
  1. Karena masa orde baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan ditangan rakyat ***
  2. Karena banyak birokat melakukan kecurangan
  3. Untuk menyesuaikan dengan perubahan di Negara maju
  4. Adanya praktik KKN yang tinggi
  5. Aspirasi masyarakat yang ingin menjatuhkan kekuasaan orde baru
  1. Isi UUD 45 telah diamandemen beberapa kali. Namun demikian, Pembukaan UUD 45 tidak boleh diamandemen. Kenapa ?
  1. Karena tidak sesuai dengan Kesepakatan para pendiri bangsa
  2. Karena Pembukaan UUD 45 berisi dasar Negara, dan merupakan kelangsungan hidup dan sejarah bangsa *
  3. Karena teramat penting untuk diubah
  4. Karena belum ada Perpu mengenai hal itu
  5. Pilihan diatas salah semua, karena pembukaan UUD boleh diubah.
  1. Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali di-amandemen...
  1. Pasal 5, 7, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21
  2. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21 *
  3. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 22
  4. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 23
  5. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 25
-> Yang pertama pasal : 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21 (19 oktober 1999)
  1. Kapan amandemen pertama kali dilakukan....
  1. 19 oktober 1999*
  2. 19 oktober 2000
  3. 19 oktober 2001
  4. 19 oktober 2002
  1. Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen …
  1. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 dan 35
  2. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 dan 36*
  3. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 dan 37
  4. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 dan 38
  1. Amandemen kedua UUD 1945 merubah pasal-pasal dibawah ini, kecuali….
  1. Pasal 18
  2. Pasal 19
  3. Pasal 24*
  4. Pasal 28
  5. Pasal 29 *
->Yang kedua pasal : 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35 (18 agustus 2000)
  1. Kapan amandemen kedua dilakukan ......
  1. 18 agustus 2000*
  2. 18 agustus 2001
  3. 18 agustus 2002
  4. 18 agustus 2003
  1. Pasal berapa saja UUD 1945 ketiga kali di amandemenkan.....
  1. pasal 1,3,6,11,17,23, dan 24*
  2. pasal 1,3,6,11,17,23, dan 25
  3. pasal 1,3,6,11,17,23, dan 26
  4. pasal 1,3,6,11,17,23, dan 27
  1. Undang-undang dasar 1945 telah mengalami beberapa amandemen. Amandemen ketiga dilakukan tanggal …
  1. 10 november 2001* -> 9 november 2001
  2. 18 agustus 2000
  3. 19 oktober 1999
  4. 13 februari 2003
  5. 10 agustus 2002
  1. Pasal berapa UUD 1945 keempat kali di-amandemen ….
  1. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 35
  2. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 36
  3. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 36
  4. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37*
  5. Semua jawaban salah
  1. Kapan amandemen ke empat di lakukan.....
  1. 11 agustus 2002*
  2. 11 agustus 2003
  3. 11 agustus 2004
  4. 11 agustus 2005
  1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, pernyataan tersebut isi dari UUD 1945…
  1. Pasal 1 ayat 1*
  2. Pasal 1 ayat 2
  3. Pasal 1 ayat 3
  4. Pasal 2 ayat 1
  1. Pernyataan yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum terdapat pada …
  1. Batang tubuh UUD 1945*
  2. Pembukaan UUD 1945
  3. Pasal II aturan peralihan UUD 1945
  4. Penjelasan UUD 1945
  5. TAP MPR
  1. Istilah Negara hukum yang merupakan isi pokok demokrasi pancasila tercantum dalam..
  1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang diamandemen*
  2. Pembukaan UUD 1945
  3. Batang tubuh UUD 1945
  4. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
  5. Pembukaan UUD 1945 alenia keempat
  1. Di pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan Negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia … hal ini menunjukan bangsa indonesia menganut system dalam arti …
  1. Negara hukum kesejahteraan
  2. Negara hukum demokrasi*
  3. Negara hukum dalam arti terbatas
  4. Negara kepolisian dan jaksa
  5. Negara sebagai penjaga malam
  1. Segala warganegara tanpa terkecuali memperoleh perlindungan hukum, karena ….
  1. Kedudukan sama di depan hukum*
  2. Di jamin oleh perserikatan bangsa-bangsa
  3. Hukum melindungi warga Negara
  4. Negara kita adalah Negara hukum
  5. Hukum berada diatas segalanya
  1. Teori Rule of Law menurut Dicey (1835-1922), mengandung unsur-unsur ….
  1. supremasi hukum
  2. kesederajatan di depan hukum*
  3. hak asasi manusia
  4. semua jawaban benar
  1. Ciri-ciri Negara hukum adalah ….
  1. pengakuan atas HAM termasuk pemisahan kekuasaan untuk menjamin HAM
  2. pemerintah berdasarkan hukum
  3. pengadilan untuk menyelesaikan masalah akibat pelanggaran HAM
  4. semua jawaban benar*
  1. Pernyataan di bawah merupakan bukti bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, KECUALI...
  1. berbeda pendapat tidak dilarang.*
  2. kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka.
  3. pemerintah menjamin kepastian hukum.
  4. peraturan dibuat oleh pemerintah.
  5. adanya pengakuan terhadap persamaan hak.
-> Bukti negara atas hukum :
  • Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka.
  • Pemerintah menjamin kepastian hukum
  • Peraturan dibuat oleh pemerintah
  • Adanya pengakuan terhadap persamaan hak
  1. Menurut pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuh nya kedaulatan rakyat karena....
  1. Kedaulatan berada di tangan rakyat*
  2. Kedaulatan sepenuh nya di lakukan melalui pilpres langsung
  3. Kedaulatan di tangan legislatif dan presiden/wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung
  4. Kedaulatan berada di tangan mahkamah konstitusi
  1. Menurut aturan yang tercantum dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur, kecuali
  1. Utusan daerah
  2. Utusan golongan
  3. Utusan partai politik
  4. Utusan pemerintah*
  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan undang- undang, adalah isi UUD 1945 yang telah diamandemen …
  1. Pasal 1 ayat 2
  2. Pasal 1 ayat 3
  3. Pasal 2 ayat 1*
  4. Pasal 2 ayat 2
  1. Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodic lima tahun sekali. Pada bab berapakah di dalam UUD 1945 sirkulasi ini didasarkan …
  1. bab I pasal 1 ayat (2)
  2. bab III pasal 4 ayat (1)
  3. bab IV pasal 16 ayat (2)
  4. bab IV pasal 18
  5. bab II pasal 2 ayat (2)*
  1. Tugas MPR menurut pasal 3 UUD 1945 adalah …
  1. Menetapkan Undang-Undang Dasar*
  2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
  3. Mengubah Undang-Undang Dasar
  4. Meminta pertanggung jawaban dari Presiden
  1. Menurut UUD 1945 pasal 3 (1) yang telah diamandemenkan, anggota MPR terdiri dari .....
  1. anggota DPR dan DPD.*
  2. anggota DPR dan utusan daerah dan golongan
  3. anggota DPD dan utusan golongan
  4. anggota DPR, DPD dan mahkamah konstitusi
  5. anggota DPR, MPR dan DPD.
  1. Secara konstitusional, tugas dan wewenang presiden di atur dalam UUD 1945 pasal….
  1. pasal 4 hingga pasal 14
  2. pasal 14 hingga pasal 16
  3. pasal 4 hingga pasal 16*
  4. pasal 4
  5. pasal 16
  1. Dalam pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa “Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-undang Dasar”. Hal ini berarti sistem pemerintahan di Indonesia adalah?
  1. Parlementer
  2. Presidensial*
  3. Republic
  4. Monarkhi
  5. Kerakyatan
  1. Beberapa pasal dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan setelah MPR melakukan amandemen beberapa waktu yang lalu antara lain Pasal 5 ayat selengkapnya menjadi ...
  1. Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR
  2. Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR*
  3. Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU
  4. Presiden memegang kekuasaan menurut UUD
  5. Presiden melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden
  1. Menurut UUD 1945 pasal 10, kekuasaan Presiden selaku Kepala Negara adalah:
  1. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU*
  2. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
  3. Memberikan grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi
  4. Memberikan tanda jasa dan hak-hak lain tanda kehormatan
  5. Memilih menteri dan melantiknya
  1. Menurut pasal 14 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan pertama, dalam hal member grasi dan rehabilitasi, presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari …
  1. MPR
  2. Menteri hukum dan HAM
  3. Dewan pertimbangan presiden
  4. Mahkamah agung*
  5. Dewan perwakilan rakyat  
-> pasal 14 ayat 1 : presiden member grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pertimbangan mahkamah agung
  1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara adalah isi UUD 1945 ..
  1. Pasal 17 ayat 1*
  2. Pasal 17 ayat 2
  3. Pasal 17 ayat 3
  4. Pasal 17 ayat 4
  1. Sebagai kepala pemerintahan kekuasaan presiden di bidang eksekutif adalah
  1. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
  2. Menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain
  3. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang*
  4. Membuat perjanjian dengan negara-negara lain dengan persetujuan DPR
  5. Memberikan amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi
  1. Demikian juga dengan Pasal 17 (2) UUD 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi...
  1. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*
  2. Susunan DPA ditetapkan dengan UU
  3. pengangkatan anggota DPA ditetapkan dengan PP
  4. Menteri-menteri diangkat setelah mendapat persetujuan DPR
  5. B dan C benar
-> Rumusan perubahan pasal 17
-          Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden
-          Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
  1. Menurut pasal 20 ayat 1 UUD 1945, lembaga yang memgang kekuasaan membentuk undang-undang adalah…
  1. Presiden
  2. MPR
  3. DPD
  4. DPR*
  5. MA
  1. Dewan perwakilan rakyat memilki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Hal ini diatur dalam pasal …
  1. 20A*
  2. 20B
  3. 20C
  4. 20D
  5. 20E
->Hanya ada pasal 20 dan 20A
  1. Sedangkan Pasal 21 (1) Uud 1945 yang berbunyi “Anggota-anggota DPR berhak memajukan rancangan undang-undang” diubah menjadi...
  1. Anggota DPR berhak mengajukan pengaduan
  2. Anggota DPR berhak mengajukan keberatan atas UU
  3. Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan UU*
  4. A, B, C semua salah
  5. B dan C salah
  1. Presiden berhak menetapkan PP pengganti UU dalam hal ikhwal kegentingan memaksa. Hal ini tercantum dalam..
  1. UUD 1945 pasal 25 ayat 3
  2. UUD 1945 pasal 22 ayat 1*
  3. UUD 1945 pasal 37
  4. UUD 1945 pasal 27
  1. Kaitan Undang-Undang Pemilu dengan UUD 1945 yang menyatakan penetapan anggota DPD dipilih dari setiap Provinsi melalui Pemilu adalah …
  1. Pasal 22 A ayat 1 UUD 1945
  2. Pasal 22 B ayat 1 UUD 1945
  3. Pasal 22 C ayat 1 UUD 1945*
  4. Pasal 22 D ayat 1 UUD 1945
  1. Pasal undang-undang dasar dibawah ini mengatur tentang dewan perwakilan rakyat, kecuali?
  1. Pasal 20
  2. Pasal 22A
  3. Pasal 22E*
  4. Pasal 22
->Pasal  22E tentang pemilu
  1. Bunyi pasal 23A UUD 1945 adalah Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang- undang, pernyataan ini adalah hasil amandemen yang …
  1. Kesatu
  2. Kedua
  3. Ketiga*
  4. Keempat
  1. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal …
  1. 23A
  2. 23B*
  3. 23C
  4. 23D
  5. 23A
  1. Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, tercantum dalam ...
  1. Pasal 14
  2. Pasal 25
  3. Pasal 27
  4. Pasal 24*
  1. Menurut pasal 24 (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh …
  1. Mahkamah agung dan kejaksaan agung
  2. Mahkamah agung dan menteri kehakiman
  3. Mahkamah agung dan lain-lain badan kehakiman*
  4. Menteri kehakiman dan lain-lain badan kehakiman
  5. Kejaksaan agung dan lain-lain badan kehakiman
  1. Dalam pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 1 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh kecuali ….
  1. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum
  2. lingkungan peradilan agama
  3. lingkungan peradilan militer
  4. lingkungan peradilan tata usaha negara
  5. lingkungan pemerintahan*
  1. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut kecuali ….
  1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi
  2. Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewarganegaraan
  3. Menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas
  4. Dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan
  5. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar*
  1. Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara mendapat jaminan dan perlindungan hukum ditegaskan dalam pasal ….
  1. 26 ayat 1
  2. 26 ayat 2
  3. 27 ayat 1*
  4. 27 ayat 2
  5. 28 ayat 1

Minggu, 25 Oktober 2015

Tes Wawasan Kebangsaan Part 5

  1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kalimat tersebut merupakan bunyi UUD 1945 pasal …
  1. 30 ayat 1
  2. 30 ayat 2
  3. 27 ayat 1
  4. 27 ayat 2
  5. 27 ayat 3*
  1. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat yang ditetapkan dalam pasal (28) UUD’45 mengandung arti bahwa..
  1. setiap orang dapat dan boleh mengeluarkan pendapatnya, di mana saja dan kapan saja.
  2. pendapat seseorang perlu mendapat tanggapan yang serius.
  3. kemerdekaan mengeluarkan pendapat berarti menyalurkan pendapat melalui jalur yang tersedia.*
  4. setiap orang boleh memaksakan pendapatnya agar diterima oleh orang lain.
  5. yang paling banyak pendapatnya adalah orang yang pandai.
  1. Salah satu contoh perwujudan pasal 28 UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah ….
  1. aktif dalam kegiatan kemanusiaan
  2. melaksanakan pemilihan umum*
  3. menjunjung tinggi hokum
  4. menjaga keamanan dan ketertiban
  5. menjaga kampung dari maling
  1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, aturan ini dimuat dalam UUD 1945 pasal …
  1. 28A -> hidup
  2. 28B -> perkawinan
  3. 28C*
  4. 28D -> hukum
  5. 28E -> agama
  1. Amanat pasal 28 UUD 1945 tenang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur melalui ….
  1. peraturan pemerintah
  2. penetapan presiden
  3. undang-undang*
  4. ketetapan MPR
  5. keputusan Presiden
  1. Pada amandemen keempat UUD 1945, pasal 29, telah disepakati …
  1. Perubahan hanya pada ayat (1) *
  2. Telah mengambil perubahan
  3. Adanya penambahan ayat
  4. Perubahan hanya pada ayat (2)
  5. Penjelasan lebih rinci
  1. Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai ….
  1. kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah
  2. kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi
  3. kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan
  4. kebebasan  dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan kapan saja dan dimana saja
  5. kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan*
  1. kekuatan pendukung dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara menurut pasal 30 ayat 2 UUD 1945 adalah…
  1. POLRI
  2. TNI
  3. Pemerintah
  4. Rakyat*
  5. POLRI dan TNI
  1. Menurut UUD 1945 Pasal 30 (2) yang telah diamandemen, dan setelah terjadi pemisahaan tugas dan wewenang antara kepolisian dengan TNI, maka kedudukan polisi dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah sebagai...
  1. kekuatan utama*
  2. kekuatan pendukung
  3. kekuatan cadangan
  4. gerakan mobilisasi
  5. gerakan perlawanan
-> TNI dan kepolisian sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung
  1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal.....
  1. 31 ayat 1*
  2. 31 ayat
  3. 31 ayat 3
  4. 31 ayat 4
  1. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.  Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal ….
  1. 31 ayat 1
  2. 31 ayat 2*
  3. 31 ayat 3
  4. 31 ayat 4
  5. 32 ayat 3
  1. Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasiaonal Indonesia adalah …
  1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia
  2. Negara indonesia dilandasi oleh beragam budaya
  3. Negara memajukan kebudayaan Indonesia di tengah peradapan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*
  4. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
  5. Negara memperbolehkan masyarakat Indonesia menyerap dan mengembangkan kebudayaan asing
  1. Hak milik secara komunal diakui di Indonesia seperti tersirat dalam pasal … UUD 1945
  1. 33*
  2. 32
  3. 34
  4. 31
  1. Koperasi merupakan soko guru dari perekonomian rakyat, karena perasaan kekeluargaan sesuai dengan UUD 1945 yaitu pasal …
  1. pasal 23 ayat  5
  2. pasal 33 ayat 1*
  3. pasal 33 ayat 2
  4. pasal 33 ayat 3
  5. pasal 23 ayat 1
  1. Menurut UU, koperasi merupakan salah satu bentuk badan yang dikenai pajak karena merupakan lembaga..
  1. usaha*
  2. kerjasama
  3. yayasan
  4. kesejahteraan
  5. pemenuhan kebutuha
  1. Tugas yang dikerjakan pemerintah di bawah ini yang sesuai dengan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 ialah...
  1. Mendirikan gedung sekolah, membangun jalan, memperbaiki jembatan
  2. Mendirikan Koperasi Unit Desa dengan segala aspek pembinaannya
  3. Mengolah sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat*
  4. Mengusahakan dengan cepat listrik masuk desa
  5. Membangun perumahan sangat sederhana bagi masyarakat kelas bawah
-> pasal 33 ayat 1 : perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan
  1. Sesuai pasal 33 ayat (2) UUD 1945, sebab penguasaan negara terhadap kekayaan alam mengandung makna …
  1. Negara dapat mengolah segala kekayaan alam*
  2. Setiap orang berhak menikmati kekayaan alam
  3. Warga negara boleh meningkatkan perekonomian
  4. Kekayaan alam dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat
  1. Berdasarkan Penjelasan UUD 1945 Bab XIV pasal 33 bangun perusahaan di negara kita antara lain..
  1. Perusahaan negara, pasar dan koperasi
  2. Perusahaan negara, perusahaan swasta dan koperasi*
  3. Perusahaan swasta, koperasi dan angkutan kota
  4. Perusahaan negara, perusahaan swasta dan perusahaan pribumi
  5. Perusahaan swasta, perusahaan angkutan dan industri
-> Penjelasan BAB XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pasal 33 adalah :
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara .
3. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dengan undang-undang.
  1. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan prinsip sebagai berikut, KECUALI:
  1. Efisiensi
  2. Kebangsaan*
  3. Berwawasan lingkungan
  4. Kemandirian
  1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipellihara oleh Negara. Hal ini diatur batang tubuh UUD 1945 pada…
  1. Pasal 34 ayat 1*
  2. Pasal 34 ayat 2
  3. Pasal 34 ayat 5
  4. Pasal 34 ayat 3
  5. Pasal 34 ayat 4
  1. Perwujudan pasal 34 UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat contohnya adalah ….
  1. membangun lembaga sosial
  2. mendirikan lembaga pendidikan
  3. membangun tempat peribadatan
  4. membangun rumah panti asuhan*
  5. membangun masjid bagi umat muslim
  1. Pasal UUD 1945 yang mengatur tentang Bendera Negara adalah pasal…
  1. 35*
  2. 36A
  3. 36B
  4. 36C
  5. 37
  1. Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya, terdapat didalam UUD 1945
  1. Pasal 36A
  2. Pasal 36B*
  3. Pasal 36C
  4. Pasal 36D
  1. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, adalah isi dari UUD 1945 pasal 36A ini merupakan hasil amandemen …
  1. Kesatu
  2. Kedua*
  3. Ketiga
  4. Keempat
  1. Pasal 37 ayat (5) yaitu tentang …
  1. Pendidikan bagi rakyat tidak mampu
  2. Sistem ekonomi bangsa Indonesia
  3. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia*
  4. Bentuk Pemerintahan Indonesia yaitu republic
  1. Pada dasarnya UUD 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai pasal 37 dengan persyaratan …
  1. dihadiri oleh ½ jumlah anggota MPR dan semua anggota setuj
  2. disetujui oleh ½ jumlah anggota MPR dan dihadiri 2/3 jumlah anggota MPR
  3. dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh ½ yang hadir ditambah satu anggota MPR*
  4. dihadiri dan disetujui oleh ½ jumlah anggota MPR lebih dari satu (1/2 + 1) jumlah anggota MPR
  5. dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir
  1. Aturan peralihan UUD 1945 pasal III amandemen keempat tahun 2002, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum itu, tugas Mahkamah Konstitusi sementara diemban oleh …
  1. Komisi Yudisial
  2. Hakim Agung
  3. Jaksa Agung
  4. Mahkamah Agung*
  5. DPR
  1. Batang tubuh UUD 1945, dalam hubungannya dengan pembukaan, seperti ditegaskan dalam penjelasan pada hakikatnya merupakan…
  1. Dua dokumen historis dalm kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia
  2. Penjabaran lebih rinci dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan***
  3. Norma – norma dasar dalam kehidupan berbagsa dan bernegara Indonesia
  4. Tidak ada jawaban benar
  5. Penjabaran seluruh konsepsi tnentang Negara yang terkansung dalam pembukaan.
  1. Penjelasan UUD 1945 merupakan penafsiran otentik dari UUD 1945, karena penjelasan tersebut...
  1. Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuh**
  2. Tidak dapat di ubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya
  3. Tidak satu rangkaian utuh dalam batang tubuhnya
  4. Diterima secara yuridis sebagai satu kesatuan hokum dasar
  5. Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskannya
  1. Menurut UUD 1945, mengikuti pendidikan dasar merupakan..
  1. Hak tiap warga Negara**
  2. Kewajiban tiap warga Negara
  3. Hak dan kewajiban tiap warga Negara (*kaskus)
  4. Hak anak-anak usia sekolah
  5. Kewajiban anak-anak usia sekolah
  1. Peningkatan angka partisipasi bidang pendidikan dengan menetapkan kebijakan
  1. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
  2. Pendidikan dasar dan menengah
  3. Jaring pengaman sosial bidang pendidikan
  4. otonomi pendidikan
  5. Peningkatan SDM
  1. Salah satu pernyataan di bawah ini merupakan upaya pemerintah dalam hal pemeratan pendidikan yaitu ...
  1. mewujudkan manajemen berbasis sekolah.
  2. memberdayakan personal dan lembaga sosial.
  3. meningkatkan kualitas lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta
  4. mengembangkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan*
  5. memberikan subsidi pendidikan bagi lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta.
  1. Menurut UUD 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas...
  1. Kebersamaan
  2. Kekeluargaan**
  3. Demokrasi Pancasila
  4. Demokrasi ekonomi
  5. Gotong royong
  1. Kedudukan UUD 1945 adalah sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini, kecuali …
  1. Satu-satunya hukum dasar yang berlaku di Indonesia*
  2. Sebagai hukum dasar yang berlaku di Indonesia
  3. Konstitusi yang berlaku di Indonesia sejak 5 juli 1959
  4. Sebagai hukum tertulis tertinggi yang berlaku di Indonesia
  5. Hukum dasar yang tertulis yang berlaku di indonesia
  1. Negara Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam peraturan perundang-undangan, hukum yang memiliki kedudukan tertinggi adalah…
  1. Pancasila
  2. PP
  3. UUD 1945 *
  4. Ir. Soekarno
  5. Perpu
  1. Apa yang dimaksud referendum …
  1. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945*
  2. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang
  3. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk meminjam bantuan ekonomi
  4. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara tidak langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang
  5. Semua jawaban salah
  1. Berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945, sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang …
  1. Interpelasi
  2. Budget
  3. Mosi tidak percaya
  4. Menyatakan pendapat
  5. Referendum *
  1. Fungsi pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi….
  1. Filter bagi masuknya budaya asing
  2. Sumber budaya bangsa
  3. Petunjuk pelaksanaan peraturan
  4. Sumber hukum yang berlaku
  5. Ciri dan karakteristik bangsa*
  1. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat tujuan bangsa Indonesia seperti berikut ini, kecuali :
  1. Melindungi bangsa dan tanah air
  2. Memajukan kesejahteraan umum
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
  4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
  5. Turut melindungi stabilitas kawasan*
  1. Pengertian hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alenia I adalah..
  1. Hak menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka*
  2. Kemerdekaan untuk menciptakan ketertiban dunia
  3. Kebebasan memeluk adama dan beribada
  4. Hal bekerja sama dengan bangsa manapun juga
  5. Bebas dari kebodohan, kemiskinan, dan kemelaratan
  1. Konsekuensi dari hubungan kausial organis antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan batang Tubuh UUD 1945 yang tidak dapat dipisahkan ialah ….
  1. tiap pasal atidak boleh saling bertentangan
  2. nilai Pancasila harus ada dalam tiap pasal
  3. tiap unsur tersebut harus saling mengisi*
  4. batang tubuh merupakan penjelasan Pancasila
  5. UUD harus merangkum sila-sila pada Pancasila
  1. Hubungan kausal-organis antara Pancasila, pembukaan UUD 1945, dan batang tubuh UUD 1945 terkandung empat hubungan seperti...
  1. Keberadaan UUD lebih tinggi dari Pancasila
  2. Keberadaan Perlementer lebih tinggi daripada UUD
  3. Keberadaan UUD lebih rendah daripada presiden
  4. Negara Indonesia berbentuk republik*
  5. Kedaulatan negara berada di tangan presiden
  1. Cita-cita nasional bangsa Indonesia yang memberi corak kepada politik luar negeri Indoensia yang bebas dan aktif tercantum dalam Pembukaan UD 1945, yaitu ..
  1. Menjaga keteriban dunia
  2. Mengirimkan pasukan kewilayah konflik(*)
  3. Menentang penyerangan sepihak oleh AS
  4. Mendukung penyelenggaraan hubungan bilateral
  5. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa*
  1. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara RI terangkum dalam …
  1. Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku
  2. Pidato kenegaraan presiden menjelang 17 agustus
  3. Empat pokok pikiran pembukaan UUD 1945*
  4. Ketetapan dan keputusan MPR/MPRS
  5. Berbagai konvensi dan jurisprudensi yang berlaku
  1. Yang dimaksud undang-undang dasar menurut UUD 1945 adalah ...
  1. Hukum dasar tertulis
  2. Hukum tidak tertulis
  3. Konvensi*
  4. Hukum adat
  1. Diantara hukum dasar yang tidak tertulis adalah
  1. Petuah-petuah dari ketua adat
  2. Kebiasaan-kebiasaan dalam menja-lankan pemerintahan negara
  3. Perjanjian-perjanjian dengan negara lain
  4. Instruksi-instruksi presiden
  5. Undang-undang darurat perang*
-> Hukum dasar yang tidak tertulis (convensi) aturan2 dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelnggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis
  1. Dalam kehidupan bernegara berdasarkan UUD 1945 kita mengenal adanya Hukum Dasar yang tidak tertulis, yang kedudukannya sejajar dengan...
  1. Undang-Undang Dasar*
  2. Ketetapan MPR
  3. Undang-Undang
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Keputusan Presiden
  1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar Republik Indonesia. Hal ini berarti …
  1. Disamping UUD 1945 tidak ada dasar yang lainnya
  2. Disamping UUD 1945 masih terdapat hukum lain yang tertulis
  3. Disamping UUD 1945 masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis*
  4. UUD 1945 tidak dapat diubah
  1. Undang-Undang Dasar Negara kita adalah:
  1. UUD 1945
  2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
  3. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
  4. UUD RI 1945
  1. Peran UUD 1945 dalam GBHN adalah......
  1. Sebagai landasan konstitusional*
  2. Sebagai landasan riil
  3. Sebagai landasan ideal
  4. Sebagai dasar hukum
  5. Semua jawaban salah