- Undang-Undang Dasar dalam suatau negara mempunyai fungsi sebagai
- pedoman hidup bagi alat-alat negara
- dasar hukum Negara*
- pedoman hidup bagi masyarakat
- landasan penyelenggaraan negara
- norma hukum yang tertinggi
-> undang-undang dasar sebagai dasar hukum Negara pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
- Sumber dari nilai-nilai filosofis dan asas-asas dalam UUD 1945 yakni...
- Bersumber pada kodrat manusia
- Bersumber pada hukum positif
- Bersumber pada ajaran agama
- Bersumber pada adat istiadat
- Bersumber pada pancasila*
- UUD 1945 menyebutkan bahwa bentuk republik yaitu negara yang dikepalai oleh …
- Panglima tertinggi TNI
- Presiden*
- Perdana menteri
- Raja
- Sultan
- Berapa kali UUD 1945 di-amandemen …
- 5 kali
- 4 kali *
- 3 kali
- 2 kali
- 1 kali
- Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 tersebut adalah….
- Karena masa orde baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan ditangan rakyat ***
- Karena banyak birokat melakukan kecurangan
- Untuk menyesuaikan dengan perubahan di Negara maju
- Adanya praktik KKN yang tinggi
- Aspirasi masyarakat yang ingin menjatuhkan kekuasaan orde baru
- Isi UUD 45 telah diamandemen beberapa kali. Namun demikian, Pembukaan UUD 45 tidak boleh diamandemen. Kenapa ?
- Karena tidak sesuai dengan Kesepakatan para pendiri bangsa
- Karena Pembukaan UUD 45 berisi dasar Negara, dan merupakan kelangsungan hidup dan sejarah bangsa *
- Karena teramat penting untuk diubah
- Karena belum ada Perpu mengenai hal itu
- Pilihan diatas salah semua, karena pembukaan UUD boleh diubah.
- Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali di-amandemen...
- Pasal 5, 7, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21
- Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21 *
- Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 22
- Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 23
- Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 25
-> Yang pertama pasal : 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21 (19 oktober 1999)
- Kapan amandemen pertama kali dilakukan....
- 19 oktober 1999*
- 19 oktober 2000
- 19 oktober 2001
- 19 oktober 2002
- Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen …
- Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 dan 35
- Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 dan 36*
- Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 dan 37
- Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 dan 38
- Amandemen kedua UUD 1945 merubah pasal-pasal dibawah ini, kecuali….
- Pasal 18
- Pasal 19
- Pasal 24*
- Pasal 28
- Pasal 29 *
->Yang kedua pasal : 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35 (18 agustus 2000)
- Kapan amandemen kedua dilakukan ......
- 18 agustus 2000*
- 18 agustus 2001
- 18 agustus 2002
- 18 agustus 2003
- Pasal berapa saja UUD 1945 ketiga kali di amandemenkan.....
- pasal 1,3,6,11,17,23, dan 24*
- pasal 1,3,6,11,17,23, dan 25
- pasal 1,3,6,11,17,23, dan 26
- pasal 1,3,6,11,17,23, dan 27
- Undang-undang dasar 1945 telah mengalami beberapa amandemen. Amandemen ketiga dilakukan tanggal …
- 10 november 2001* -> 9 november 2001
- 18 agustus 2000
- 19 oktober 1999
- 13 februari 2003
- 10 agustus 2002
- Pasal berapa UUD 1945 keempat kali di-amandemen ….
- Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 35
- Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 36
- Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 36
- Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37*
- Semua jawaban salah
- Kapan amandemen ke empat di lakukan.....
- 11 agustus 2002*
- 11 agustus 2003
- 11 agustus 2004
- 11 agustus 2005
- Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, pernyataan tersebut isi dari UUD 1945…
- Pasal 1 ayat 1*
- Pasal 1 ayat 2
- Pasal 1 ayat 3
- Pasal 2 ayat 1
- Pernyataan yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum terdapat pada …
- Batang tubuh UUD 1945*
- Pembukaan UUD 1945
- Pasal II aturan peralihan UUD 1945
- Penjelasan UUD 1945
- TAP MPR
- Istilah Negara hukum yang merupakan isi pokok demokrasi pancasila tercantum dalam..
- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang diamandemen*
- Pembukaan UUD 1945
- Batang tubuh UUD 1945
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
- Pembukaan UUD 1945 alenia keempat
- Di pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan Negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia … hal ini menunjukan bangsa indonesia menganut system dalam arti …
- Negara hukum kesejahteraan
- Negara hukum demokrasi*
- Negara hukum dalam arti terbatas
- Negara kepolisian dan jaksa
- Negara sebagai penjaga malam
- Segala warganegara tanpa terkecuali memperoleh perlindungan hukum, karena ….
- Kedudukan sama di depan hukum*
- Di jamin oleh perserikatan bangsa-bangsa
- Hukum melindungi warga Negara
- Negara kita adalah Negara hukum
- Hukum berada diatas segalanya
- Teori Rule of Law menurut Dicey (1835-1922), mengandung unsur-unsur ….
- supremasi hukum
- kesederajatan di depan hukum*
- hak asasi manusia
- semua jawaban benar
- Ciri-ciri Negara hukum adalah ….
- pengakuan atas HAM termasuk pemisahan kekuasaan untuk menjamin HAM
- pemerintah berdasarkan hukum
- pengadilan untuk menyelesaikan masalah akibat pelanggaran HAM
- semua jawaban benar*
- Pernyataan di bawah merupakan bukti bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, KECUALI...
- berbeda pendapat tidak dilarang.*
- kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka.
- pemerintah menjamin kepastian hukum.
- peraturan dibuat oleh pemerintah.
- adanya pengakuan terhadap persamaan hak.
-> Bukti negara atas hukum :
- Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka.
- Pemerintah menjamin kepastian hukum
- Peraturan dibuat oleh pemerintah
- Adanya pengakuan terhadap persamaan hak
- Menurut pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuh nya kedaulatan rakyat karena....
- Kedaulatan berada di tangan rakyat*
- Kedaulatan sepenuh nya di lakukan melalui pilpres langsung
- Kedaulatan di tangan legislatif dan presiden/wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung
- Kedaulatan berada di tangan mahkamah konstitusi
- Menurut aturan yang tercantum dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur, kecuali
- Utusan daerah
- Utusan golongan
- Utusan partai politik
- Utusan pemerintah*
- Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan undang- undang, adalah isi UUD 1945 yang telah diamandemen …
- Pasal 1 ayat 2
- Pasal 1 ayat 3
- Pasal 2 ayat 1*
- Pasal 2 ayat 2
- Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodic lima tahun sekali. Pada bab berapakah di dalam UUD 1945 sirkulasi ini didasarkan …
- bab I pasal 1 ayat (2)
- bab III pasal 4 ayat (1)
- bab IV pasal 16 ayat (2)
- bab IV pasal 18
- bab II pasal 2 ayat (2)*
- Tugas MPR menurut pasal 3 UUD 1945 adalah …
- Menetapkan Undang-Undang Dasar*
- Memilih Presiden dan Wakil Presiden
- Mengubah Undang-Undang Dasar
- Meminta pertanggung jawaban dari Presiden
- Menurut UUD 1945 pasal 3 (1) yang telah diamandemenkan, anggota MPR terdiri dari .....
- anggota DPR dan DPD.*
- anggota DPR dan utusan daerah dan golongan
- anggota DPD dan utusan golongan
- anggota DPR, DPD dan mahkamah konstitusi
- anggota DPR, MPR dan DPD.
- Secara konstitusional, tugas dan wewenang presiden di atur dalam UUD 1945 pasal….
- pasal 4 hingga pasal 14
- pasal 14 hingga pasal 16
- pasal 4 hingga pasal 16*
- pasal 4
- pasal 16
- Dalam pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa “Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-undang Dasar”. Hal ini berarti sistem pemerintahan di Indonesia adalah?
- Parlementer
- Presidensial*
- Republic
- Monarkhi
- Kerakyatan
- Beberapa pasal dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan setelah MPR melakukan amandemen beberapa waktu yang lalu antara lain Pasal 5 ayat selengkapnya menjadi ...
- Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR
- Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR*
- Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU
- Presiden memegang kekuasaan menurut UUD
- Presiden melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden
- Menurut UUD 1945 pasal 10, kekuasaan Presiden selaku Kepala Negara adalah:
- Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU*
- Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
- Memberikan grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi
- Memberikan tanda jasa dan hak-hak lain tanda kehormatan
- Memilih menteri dan melantiknya
- Menurut pasal 14 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan pertama, dalam hal member grasi dan rehabilitasi, presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari …
- MPR
- Menteri hukum dan HAM
- Dewan pertimbangan presiden
- Mahkamah agung*
- Dewan perwakilan rakyat
-> pasal 14 ayat 1 : presiden member grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pertimbangan mahkamah agung
- Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara adalah isi UUD 1945 ..
- Pasal 17 ayat 1*
- Pasal 17 ayat 2
- Pasal 17 ayat 3
- Pasal 17 ayat 4
- Sebagai kepala pemerintahan kekuasaan presiden di bidang eksekutif adalah
- Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
- Menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain
- Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang*
- Membuat perjanjian dengan negara-negara lain dengan persetujuan DPR
- Memberikan amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi
- Demikian juga dengan Pasal 17 (2) UUD 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi...
- Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*
- Susunan DPA ditetapkan dengan UU
- pengangkatan anggota DPA ditetapkan dengan PP
- Menteri-menteri diangkat setelah mendapat persetujuan DPR
- B dan C benar
-> Rumusan perubahan pasal 17
- Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden
- Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
- Menurut pasal 20 ayat 1 UUD 1945, lembaga yang memgang kekuasaan membentuk undang-undang adalah…
- Presiden
- MPR
- DPD
- DPR*
- MA
- Dewan perwakilan rakyat memilki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Hal ini diatur dalam pasal …
- 20A*
- 20B
- 20C
- 20D
- 20E
->Hanya ada pasal 20 dan 20A
- Sedangkan Pasal 21 (1) Uud 1945 yang berbunyi “Anggota-anggota DPR berhak memajukan rancangan undang-undang” diubah menjadi...
- Anggota DPR berhak mengajukan pengaduan
- Anggota DPR berhak mengajukan keberatan atas UU
- Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan UU*
- A, B, C semua salah
- B dan C salah
- Presiden berhak menetapkan PP pengganti UU dalam hal ikhwal kegentingan memaksa. Hal ini tercantum dalam..
- UUD 1945 pasal 25 ayat 3
- UUD 1945 pasal 22 ayat 1*
- UUD 1945 pasal 37
- UUD 1945 pasal 27
- Kaitan Undang-Undang Pemilu dengan UUD 1945 yang menyatakan penetapan anggota DPD dipilih dari setiap Provinsi melalui Pemilu adalah …
- Pasal 22 A ayat 1 UUD 1945
- Pasal 22 B ayat 1 UUD 1945
- Pasal 22 C ayat 1 UUD 1945*
- Pasal 22 D ayat 1 UUD 1945
- Pasal undang-undang dasar dibawah ini mengatur tentang dewan perwakilan rakyat, kecuali?
- Pasal 20
- Pasal 22A
- Pasal 22E*
- Pasal 22
->Pasal 22E tentang pemilu
- Bunyi pasal 23A UUD 1945 adalah Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang- undang, pernyataan ini adalah hasil amandemen yang …
- Kesatu
- Kedua
- Ketiga*
- Keempat
- Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal …
- 23A
- 23B*
- 23C
- 23D
- 23A
- Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, tercantum dalam ...
- Pasal 14
- Pasal 25
- Pasal 27
- Pasal 24*
- Menurut pasal 24 (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh …
- Mahkamah agung dan kejaksaan agung
- Mahkamah agung dan menteri kehakiman
- Mahkamah agung dan lain-lain badan kehakiman*
- Menteri kehakiman dan lain-lain badan kehakiman
- Kejaksaan agung dan lain-lain badan kehakiman
- Dalam pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 1 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh kecuali ….
- Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum
- lingkungan peradilan agama
- lingkungan peradilan militer
- lingkungan peradilan tata usaha negara
- lingkungan pemerintahan*
- Tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut kecuali ….
- Memeriksa dan memutus permohonan kasasi
- Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewarganegaraan
- Menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas
- Dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan
- Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar*
- Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara mendapat jaminan dan perlindungan hukum ditegaskan dalam pasal ….
- 26 ayat 1
- 26 ayat 2
- 27 ayat 1*
- 27 ayat 2
- 28 ayat 1